Paradigma Ilmu-ilmu Sosial  dalam Antropologi-Kebudayaan
Pada umumnya teori-teori dalam ilmu sosial, khususnya antro­pologi, dapat digolongkan ke dalam tiga paradigma, yaitu positivisme, interpretivisme, dan kritisisme. Pendekatan yang digolongkan ke dalam positivisme secara garis besar adalah: evolusionisme dan neo-evolusion­isme, fungsionalisme dan fungsionalisme struktural, strukturalisme, materialisme budaya, dan antropologi psikologi. Aliran-aliran yang dapat digolongkan ke dalam interpretivisme adalah antropologi semiotik dan simbolik (keduanya sering disebut sebagai symbolic anthropology). Se­lanjutnya aliran yang digolongkan ke dalam  paradigma kritisisme adalah teori-teori konflik (terdiri atas critical theories dan analytical theories), dan teori-teori feminisme (radikal, liberal, dan sosialis). Dalam perkembangan terakhir ada yang mengajukan paradigma keempat yaitu aliran post-modernisme, namun pendirian ini belum sepenuhnya dapat diterima dalam bidang ilmu-ilmu sosial.[1]
  1. Positivisme  
Filsafat positif dalam ilmu pengetahuan berkembang di dunia Barat pada abad ke-18 lewat karya-karya filosofis dari Hume dan Berkeley. Pada abad-abad berikutnya, pemikiran filosofis ini ber­kembang lebih jauh lagi dan berhasil menjadi filsafat ilmu penge­tahuan yang sangat terkenal hingga dewasa ini. Pada awalnya, aliran filsafat ini tampak sebagai pandangan yang tunggal, tetapi dalam perkembangan selanjutnya mempunyai wajah yang berlain-lainan di negara-negara yang berbeda. Kini, paling tidak terdapat empat variasi wujud positivisme dalam ilmu sosial, yaitu positivisme de­ngan wajah Inggris, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Tentu saja hal ini membuat setiap upaya untuk mencirikan sesuatu sebagai positivistis menjadi agak sulit. Walaupun begitu, Kolakowski, seo­rang ahli filsafat, berpendapat bahwa positivisme sebagai suatu aliran pemikiran filosofis masih memiliki ciri-ciri umum tertentu yang sama. Dalam hal ini, ia memandang positivisme sebagai sekumpulan aturan-aturan dan kriteria penilaian berkenaan dengan pengetahuan manusia, “a collection of rules and evaluative criteria for referring to human knowledge" serta "a normative attidute regulating how we use such terms as 'knowledge', 'science', 'cognition', and `information.[2]
Menurut Kolakowski, ada empat aturan dalam positivisme yang menentukan apa yang dimaksud dengan “pengetahuan.” Pertama, adalah rules of phenomenalism. Aturan ini menyatakan bahwa kita hanya berhak merekam apa yang sebenarnya ada dalam pengalaman kita atau apa yang sebenarnya kita alami. Hal ini berarti bahwa positivisme mengakui eksistensi, tetapi menolak esensi, sehingga positivisme menolak setiap penjelasan yang mengacu pada hal-hal yang menurut definisinya tidak dapat digapai oleh pengetahuan manusia. Dengan kata lain, aturan ini menandaskan bahwa bagi positivisme pengalaman adalah dasar terpenting (ultimate foundation) dari pengetahuan manusia. Jadi positivisme tidak memberikan tempat pada metafisik. Aturan kedua, rule of nominalism, merupakan implikasi dari aturan yang pertama. Aturan ini menyebutkan bahwa kita tidak boleh beranggapan bahwa setiap pemahaman (insight) yang dirumus­kan dalam istilah-istilah yang umum dapat mengacu selain kepada fakta-fakta individual. Jadi, bagaimanapun umumnya istilah-istilah yang digunakan untuk merumuskan atau memaparkan suatu pema­haman, acuan rumusan tersebut tetaplah fakta-fakta individual. Menurut aturan nominalisme, setiap ilmu pengetahuan yang abstrak tidak lain adalah sebuah metode untuk meringkas (abridging) pere­kam pengalaman, ilmu tersebut tidaklah memberi pengetahuan baru yang bebas, dalam arti bahwa ilmu pengetahun tersebut dapat membuka jalan menuju sebuah kawasan realitas lain yang secara empiris sebe­narnya tidak dapat kita gapai.
Aturan ketiga adalah rule that refuses to call value judgments and normative statements knowledge. Aturan ini menyatakan bahwa kita wajib menolak pandangan yang mengemukakan bahwa nilai-nilai (values) merupakan ciri-ciri dari dunia yang ada di sekitar kita. Mengapa? Karena nilai-nilai ini tidak dapat diperoleh dengan cara yang sama sebagaimana halnya "pengetahuan" yang kita miliki. Nilai ini kita peroleh melalui proses sosialisasi, jadi bersifat relatif, karena setiap kebudayaan dan masyarakat di mana proses tersebut berlangsung memiliki sistem nilainya sendiri-sendiri. Tanpa proses sosialisasi ini kita tidak akan memiliki nilai-nilai tersebut. Lain halnya dengan pengetahuan mengenai dunia empiris di sekitar kita. Walaupun tanpa sosialisasi, kita tetap dapat memperoleh pengetahuan tentang dunia di sekitar kita, asalkan panca indra kita normal, atau tidak rusak.
Aturan keempat adalah belief in essential unity of science method! Aturan ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara metode ilmu pengetahuan alam (natural sciences) dengan metode ilmu sosial-budaya. Meskipun obyek penelitian kedua ilmu pengetahuan ini berbeda, namun hal itu tidak berarti bahwa prosedur penalaran dan penelitian di antara keduanya juga harus berbeda. Implikasi dari pandangan semacam ini adalah bahwa berbagai prosedur dan metode penalaran serta penelitian yang telah berkembang terlebih dahulu dalam ilmu-ilmu alam dianggap dapat digunakan juga untuk mema­hami berbagai macam gejala atau peristiwa sosial-budaya.Serangkaian aturan yang dikemukakan Kolakowski di atas masih berada pada tataran pemikiran filsafat. Untuk memperjelas pemikirannya, perlu dikemukakan pemikiran Anthony Giddens mengenai positivisme dalam sosiologi. Ia mengemukakan bahwa positivistic attidute dalam sosiologi mencakup paling tidak tiga hal yang saling berkaitan, yaitu pandangan bahwa (i) the procedures of natural science may be directly adapted to sociology. (2) the end results of sociological investigations can be formulated as "law" or "law-like" gen­eralizations of the same hind as those established by natural scientist, dan (3) sociology has technical character. Ciri-ciri positivistic attidute dari Giddens ini tampak lebih kongkret dari pada apa yang dikemukakan oleh Kolakowski, dan kata sociology atau sociological dalam rumusan Giddens tersebut dapat kita ganti dengan anthropology atau anthro­pological, jika ingin diterapkan dalam disiplin ilmu antropologi.[3]
Kaum positivis memandang bahwa ilmu pengetahuan merupa­kan suatu upaya untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang predic­tive dan explanatory mengenai dunia di luar sana. Untuk itu, orang harus membangun teori-teori yang isinya tidak lain adalah pernyataan-­pernyataan yang sangat umum atau hukum-hukum ini juga me­mungkinkan kita menebak, memperkirakan ataupun menjelaskan gejala-gejala yang kita jumpai dalam aktivitas percobaan dan peng­amatan yang sistematis. Selanjutnya, percobaan dan pengamatan ini sekaligus juga dapat dimanfaatkan untuk menilai kebenaran teori-­teori yang dirumuskan. Kaum positivis memandang manusia sebagai individu rasional yang diatur oleh hukum-hukum sosial, perilakunya dapat dipelajari melalui pengamatan dan diatur oleh sebab-sebab eksternal yang menghasilkan hasil yang sama (penyebab dan perilaku yang sama menghasilkan konsekuensi atau hasil yang sama). Bagi kaum posi­tivis, realitas adalah segala sesuatu yang dapat diterima melalui akal, kenyataan adalah out there, berada di luar manusia, terlepas dari kesa­daran manusia, dan bersifat obyektif, bersandar pada aturan, dan dibatasi oleh hukum yang ketat, alamiah dan tidak berubah, dan di­dapatkan melalui pengalaman. Setiap orang dalam masyarakat men­definisikan realitas dengan cara yang sama, sebab mereka menganut cara yang sama. Tujuannya adalah mencari kebenaran. Kebenaran tersebut dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi dan hukum­-hukum. Kemudian secara deduktif nomologis, prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk menjelaskan data empirik. hal ini didasarkan pada pandangan bahwa ilmu pengetahuan adalah unified science (ilmu alam), setiap ilmu harus bekerja seperti ilmu alam. Cara menempuh kebenaran adalah dengan verifikasi dan klasifikasi. Penjelasan teori dilakukan dengan cara membangun model-model, menghubung-­hubungkan variabel, dan atau membuat causal explanation.[4]
Kaum positivis memahami penelitian sosial sebagai cara yang instrumental. Penelitian ini adalah suatu alat untuk mempelajari peristiwa-peristiwa sosial dan hubungan-hubungannya, sehingga dapat dibuat hukum-hukum kausal yang umum, menjelaskannya, dan membakukannya. Pengetahuan tersebut dan hukum-hukum sosial memedomani masyarakat untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa dan meramalkan keberlangsungannya. Ilmu pengetahuan menurut kaum positivis (I) didasarkan pada aturan-aturan dan prosedur-pro­sedur yang ketat, berbeda dari spekulasi dan akal sehat; (2) bersifat deduktif, berasal dari yang abstrak dan umum menuju yang spesifik dan kongkret; (3) bersifat nomotetis, bersandar pada hukum-hukum kausal yang digunakan untuk menerangkan kejadian-kejadian sosial yang kongkret dan hubungan-hubungan; (4) berdasarkan pada pe­ngetahuan yang didapatkan dari akal; (5) terpisah dari fakta yang berasal dari nilai-nilai, harus bebas nilai.[5]
Meskipun sama-sama berada dalam satu paradigma, namun definisi dari aliran-aliran yang dapat digolongkan ke dalam positiv­isme sangat beragam, sehingga tidak mudah untuk dapat mensinte­siskannya ke dalam suatu pengertian yang dapat mencakup seluruh­nya. Keragaman definisi kebudayaan itu dapat dimengerti, karena setiap aliran pemikiran dalam positivisme memiliki definisi kebuda­yaannya masing-masing, mulai dari evolusionisme dan neo-evolusi­onisme, fungsionalisme, dan neo-fungsionalisme, fungsionalisme struktural,strukturalisme, sampai materialisme budaya. 
Kaum positivis memandang kebudayaan sebagai fenomena universal yang tunduk pada hukum-hukum yang berlaku di mana­-mana di dunia. Pandangan ini analog dengan anggapan tentang feno­mena geo-fisika yang tunduk pada hukum-hukum alam. Seorang penganut aliran evolusionis, Sir Edward Bernett Tylor (1832-1917) dari Inggris adalah tokoh yang pertama memberi definisi kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks meli­puti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat.[6]
Implikasi metodologis dari definisi yang diberikan oleh Tylor bagi peneliti kebudayaan adalah dengan menggunakan taksonomi kebudayaan. Ketika fakta-fakta kebudayaan dan masyarakat telah terkumpul, maka pada tahap berikutnya si ahli antropologi kemudian harus menentukan "sifat-sifat umum dan sistem" dalam fakta. Proses ini juga disebut sebagai generalisasi. Dua metode yang penting yang dipergunakan dalam proses generalisasi ini adalah metode perbandi­ngan dan metode klasifikasi atau tipologi. Menurut Koentjaraningrat, seorang ahli antropologi bertujuan mempelajari sebanyak mungkin kebudayaan yang beraneka ragam di dunia, mencari unsur-unsur persa­maan dalam kebudayaan-kebudayaan itu, kemudian mengklasifikasi berdasarkan unsur-unsur persamaan itu sedemikian rupa, sehingga tam­pak sejarah evolusi kebudayaan manusia itu dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Unsur-unsur kebudayaan yang diteliti, dipilah-pilah sedemi­kian rupa, seperti sistem religi dan kepercayaan, kesusasteraan, adat­-istiadat, upacara, kesenian, dan seterusnya. Singkatnya ada tiga tahap cara pengumpulan fakta, yaitu (1) pengumpulan fakta; (2) penentuan sifat-sifat umum atau generalisasi dan sistem; serta (3) verifikasi.[7]  
Tokoh positivis lain, Kroeber dan Kluckhohn, memberi defi­nisi kebudayaan sebagai pola, eksplisit dan implisit, tentang dan untuk perilaku yang dipelajari dan diwariskan melalui simbol-simbol yang merupakan prestasi khas manusia, termasuk perwujudannya dalam benda-benda budaya." Selanjutnya, C. Cluckhohn menyebut 7 unsur kebudayaan, guna kepentingan ilmiah dan analisa. Ketujuh unsur tersebut disebut cultur universals, suatu istilah yang menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut bersifat universal, yaitu dapat dijumpai pada setiap kebudayaan. Tujuh unsur kebudayaan tersebut adalah: (1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata-senjata, alat-alat produksi, transpor dan sebagainya); (2) Mata pencarian hidup dan sistem-sistem eko­nomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya); (3) Bahasa (lisan dan tulisan); (4.) Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya); (5) Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan); (6) Sistem pengetahuan; (7) Sistem religi atau kepercayaan.[8]
Cultural-universals tersebut di atas, dapat dijabarkan lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil yang oleh Linton disebut sebagai cultural activity (kegiatan-kegiatan kebudayaan). Sebagai contoh, cul­tural universals mata pencaharian hidup dan ekonomi, antara lain mencakup kegiatan-kegiatan seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan seterusnya. Kesenian umpamanya, meliputi seni tari, seni rupa, seni suara dan lain-lain. Selanjutnya Linton merinci kegiatan-kegiatan kebudayaan tersebut menjadi unsur­-unsur yang lebih kecil atau traits-complex, umpamanya kegiatan per­tanian menetap meliputi unsur irigasi, sistem mengolah tanah de­ngan bajak, sistem hak milik atas tanah dan sebagainya. Selanjutnya, traits-complex mengolah tanah dengan bajak dapat dipecah-pecah terdiri atas unsur-unsur yang lebih kecil lagi, umpamanya hewan­-hewan yang menarik bajak, teknik mengendalikan bajak, dan sete­rusnya. Akhirnya sebagai unsur-unsur yang terkecil dalam kebudayaan yang membentuk trait adalah items. Jika diambil contoh alat bajak tersebut di atas, maka bajak tadi terdiri atas gabungan alat-alat atau bagian-bagian yang lebih kecil lagi yang dapat dilepaskan, tetapi pada hakekatnya merupakan suatu kesatuan. Apabila salah satu ba­gian dari bajak tersebut dihilangkan, maka bajak tersebut tidak akan dapat menjalankan fungsinya sebagai alat bajak. Menurut Bronislaw Malinowski, yang merupakan salah satu tokoh teori fungsional yang selalu mencoba untuk mencari fungsi atau kegunaan dari setiap unsur dalam kebudayaan, maka tak ada suatu unsur kebudayaan yang tidak mempunyai fungsi yang cocok dalam rangka kebudayaan tersebut sebagai keseluruhan. Apabila ada unsur-unsur kebudayaan yang ke­hilangan fungsi, maka unsur tersebut akan hilang dengan sendirinya. Dalam bukunya yang berjudul A Scientific Theory of Culture and Other Essays, Malinowski mengembangkan teori tentang fungsi unsur­-unsur kebudayaan yang sangat kompleks. Menurutnya, segala akti­vitas kebudayan sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Ia memberi tiga tingkat fundamental, yang katanya harus dipecahkan oleh setiap kebudayaan: (1) kebudayaan harus memenuhi kebutuhan biologis, seperti kebutuhan akan pangan; (2) kebudayan harus memenuhi kebutuhan instrumental, seperti kebutuhan akan hukum dan pendidikan; (3) kebudayaan harus me­menuhi kebutuhan integratif seperti agama dan kesenian.[9]

  1. Interpretivisme
Inti dari interpretivisme adalah bahwa anggota-anggota masya­rakat saling membagikan (mutually shared) suatu sistem simbol dan makna (yang disebut kebudayaan). Untuk bisa berinteraksi orang harus memiliki beberapa gagasan yang dipercayai orang lain dalam komu­nitas yang sama, beberapa harapan dan respons yang sama dengan orang lain. Manusia menduduki posisi yang sentral, kenyataan dan dunia sosial diciptakan oleh aktor-aktor melalui pemberian sistem makna kepada peristiwa-peristiwa. Tidak ada hukum-hukum yang umum yang mengatur manusia (seperti dalam positivisme). Makna subyektif, pola-pola, dan keteraturan perilaku muncul sebagai akibat dari konvensi sosial yang ditetapkan melalui interaksi. Manusia adalah penyebar dan penghasil sistem tanda dan simbol untuk mena­namkan pengetahuan dan pesan-pesan melalui interaksi. Realitas tidaklah out there, tetapi ada di kepala orang, kenyataan dialami secara internal, dan secara sosial dikonstruksikan melalui interaksi dan interpretasi oleh para aktor, dan didasarkan pada definisi orang mengenai sesuatu. Kenyataan tidaklah obyektif, tetapi subyektif. Kenyataan adalah apa yang orang lihat sebagaimana adanya.[10]
Tujuan kaum interpretivis adalah mempelajari dan meneliti proses di mana orang memberi makna kepada dunia dan perilaku di dalamnya. Artinya, tujuannya adalah mengungkapkan sistem makna yang digunakan para aktor untuk memahami dunianya. Penelitian membantu untuk menginterpretasi dan memahami para aktor yang mendasari perilaku sosial, cara mereka merekonstruksi hidup dan makna-makna yang dipakai untuk mencakup konteks sosial dari perilaku sosial. Tujuan berikutnya dalam penelitian adalah menarik fakta-fakta yang kecil untuk mendukung pernyataan yang luas me­ngenai peranan kebudayaan dalam kehidupan kolektif.[11]
Pandangan interpretivisme mengenai ilmu pengetahuan adalah: (I) bahwa dasar untuk menerangkan kehidupan sosial dan untuk memahami manusia bukanlah ilmu pengetahuan dalam arti positiv­istis, tetapi akal sehat yang di dalamnya mengandung makna-makna yang digunakan orang untuk membuat hidupnya berarti; (2) bahwa pendekatannya adalah induktif, bermula dari yang khusus ke yang umum, dari kongkret ke abstrak; (3) bahwa sifatnya idiografis, bukan nomotetis, mengungkapkan kenyataan secara simbolis dalam bentuk deskriptif; (4) bahwa pengetahuan tidaklah berasal dari akal saja, tetapi merupakan pemahaman makna, dan interpretasi adalah lebih penting; dan (5) bahwa ilmu pengetahuan tidaklah bebas nilai.[12]
Dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat historis dan idiografis diharapkan dapat menangkap totalitas kehidupan. Inti pengetahuan bukanlah teori-teori dan temuan, tetapi apa yang dilakukan peneliti, yaitu membuat etnografi; menangkap bentuk pengetahuan,   yang disebut oleh Geertz sebagai thick description. Membangun teori bukanlah mengkodifikasi aturan-aturan abstrak, tetapi membuat thick description dimungkinkan, tidak menggeneralisasi kasus-kasus secara silang tetapi menggeneralisasi di antara kasus-kasus itu sendiri. Atas dasar pemikiran tersebut, kebudayaan menurut kaum interpretivisme dapat disintesiskan sebagai sistem simbol dan makna, sistem pengetahuan, pedoman hidup atau blue print kehidupan. Dalam mencari kebudayaan kaum interpretivis menolak penjelasan     kausal dan menggantikannya dengan pendekatan hermeneutik, dengan mencari makna melalui interpretasi kelakuan atau naskah-naskah.  Bagi kaum interpretivis, manusia dipandang sebagai a symbolizing species. Tingkah laku atau kelakuan tidak berisi makna, tetapi di dalamnya dapat ditemukan makna melalui interpretasi suatu tindakan. Makna diciptakan dari apa yang diamati. Makna itu adalah milik kita, dan barangkali tidak sama dengan tujuan orang yang bertingkah laku tersebut. Orang-orang yang berbeda yang berorientasi kepada fenomena yang sama bisa berbeda satu sama lain dalam hal-hal tertentu bergantung pada interpretasi mereka tentang fenomena tersebut. Interpretasi tersebut bukanlah bersifat acak, melainkan cenderung dibuat dalam istilah-istilah yang khas yang mencirikan masyarakat tertentu, dan dipengaruhi oleh bahasa, ekologi, tradisi kepercayaan, ideologi, dan sebagainya. Interpretasi tersebut tidaklah abadi, mela­inkan merupakan tanggapan terhadap lingkungan interaksi, baik di antara individu maupun masyarakat secara keseluruhan atau masya­rakat yang lebih luas lagi. Roda dari interpretasi semacam itu adalah simbol-simbol. Anggota-anggota masyarakat saling membagikan sistem simbol dan makna (kebudayaan). Sistem ini mewakili realitas di mana orang-­orang hidup. Antropologi simbolik menekankan sistem, tidak peduli apakah terintegrasi secara longgar atau ketat, karena anggota-anggota masyarakat harus mengucapkan kata-kata setiap saat dan membagi­kannya pada tingkat-tingkat tertentu. Orang harus memiliki beberapa gagasan yang dipercayai oleh orang lain dalam komunitas yang sama, memiliki beberapa harapan dan respons yang sama dengan orang lain, sehingga dapat berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Jika komunikasi merupakan sine qua non dalam masyarakat manusia, makna penyimbolan, penandaan, dan penyampaian makna dari pikiran dan tingkah laku adalah apa yang didefinisikan sebagai kebudayaan. Hasil akhir yang dicari oleh kaum interpretivisme adalah (model for) pola-pola makna, sedangkan kaum positivisme adalah (model of) pola-pola tingkah laku. Perdebatan antara kaum positivis dan inter­pretivis mengenai kebudayaan terletak pada persoalan apakah kebu­dayaan itu terletak dalam cultural system atau social system, dengan konsekuensi metodologisnya masing-masing.
Marvin Harris, seorang tokoh materialisme budaya, meman­dang konsep kebudayaan yang ditawarkan kaum interpretivis ber­sifat bias, karena mengisolasi kajian mengenai manusia masa kini dengan manusia yang hidup masa lampau yang tidak mempunyai catatan tertulis. Oleh karena itu, konsep kebudayaan yang cocok bagi antropologi, arkeologi, antropologi biologi adalah suatu konsep yang mencakup tidak hanya komponen mental dan emik dari kom­ponen kehidupan sosial manusia, tetapi seharusnya juga komponen etik dan tingkah laku. Dalam hal ini kebudayaan dalam materialisme budaya refers to the socially conditioned repertoires of activities and thoughts that are associated with particular social groups or populations. Kaum materialisme budaya mengkonstruksikan unsur-unsur kebu­dayaan dari satuan dasar variable pemikiran yang luas sekali, dan tingkah laku khusus dari para individu. Kebudayaan terletak di dasar suatu proses material yang terbentang luas, bukanlah hasil dari suatu pola dasar yang platonis, menurut Harris lagi.[13]

  1. Kritisisme
Kaum kritikal berkeyakinan bahwa manusia mempunyai potensi untuk berkreasi dan menciptakan. Namun, mereka dibatasi oleh faktor-faktor sosial, dan dieksploitasi oleh penguasa, yang meyakinkan mereka bahwa nasib mereka sudah betul dan dapat diterima. Kepercayaan semacam ini membangun kesadaran yang salah dan menghambat orang untuk menyadari potensinya secara penuh. Manusialah yang mempunyai potensi secara penuh. Manusialah yang mempunyai potensi untuk menciptakan realitas, dan kondisi, berkuasa memanipulasi dan mencuci otak orang lain agar menerima segala sesuatu dan menginterpretasikannya seperti yang mereka inginkan. Kenyataan dan realitas tidak berada dalam keteraturan, tetapi berada dalam konflik, ketegangan, dan kontradiksi, sehingga dunia selalu berada dalam perubahan. Mereka juga membedakan antara kenyataan (realitas) dan apa yang tampak yang tidak mencerminkan konflik, tetapi sesungguhnya didasarkan pada ilusi dan distorsi.[14]
Jika kaum positivis percaya bahwa realitas adalah struktur obyektif dan kaum interpretivis percaya bahwa realitas adalah struktur subyektif, maka kaum kritikal berada diantaranya, dan percaya bahwa meskipun makna subyektif itu relevan dan penting, tetapi hubungan obyek tidak dapat diabaikan. Keinginan kaum kritikal adalah mengungkapkan mitos-mitos dan ilusi yang menunjukkan struktur nyata sebagaimana adanya. Sebagai ilmu, paham kritikal berpijak di antara positivisme dan interpretivisme, di antara determinisme dan humanisme. Gagasannya berasal dari pandangan bahwa pelaku (orang) dihadapkan pada kondisi sosio-ekonomi yang membentuk kehidupannya, namun mampu memberi makna kepada dunia dan bertindak untuk mengubah hidupnya.
Tujaun penelitiannya adalah agar peneliti sosial mampu memahami dan mengungkapkan hubungan-hubungan yang nyata, menghilangkan mitos dan ilusi, dan menunjukkan kepada orang bagaimana dunia yang seharusnya dan bagaimana untuk mencapai tujuan itu, serta bagaimana mengubah dunia. Menurut Fay, ilmu sosial harus menjelaskan keteriban sosial, atau menerangkan fakta sosial sehingga menjadi catalyst bagi transformasi ketertiban sosial, atau menerangkan fakta sehingga menjadi catalyst bagi transformasi ketertiban sosial, atau menerangkan fakta sosial, mengkritiknya, dan memberdayakan manusia supaya dapat mengerti dan mengubah keadaan sosial. Singkatnya, perspektif kritikal menggunakan penelitian sosial untuk mencapai tujuan mengubah kepercayaan dan ide-ide palsu tentang masyarakat dan kenyataan sosial, serta mempercayai bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif dan dapat mengubah sistem kekuasaan dan struktur yang tidak tidak seim­bang yang menguasai dan menekan orang dalam masyarakat. Dengan kata lain penelitian sosial tidak bebas nilai.[15]

4.Teori Praktis Bourdieu
Dalam teori antropologi masa kini, kesadaran subyektif men­dapat posisi yang sangat penting dalam `teori praksis' (theory of prac­tice) yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu. Pokok pikirannya yang paling penting adalah bahwa konsep `praksis' (practice) berbeda dengan konsep tindakan' (action) yang merupakan salah satu konstruk teoritis utama sosiologi Weber, yang diwariskan dalam ber­bagai pendekatan antropologis, antara lain pendekatan interpreta­tive Geertz. Konsep tindakan dalam sosiologi Weber cenderung dili­hat sebagai pencerminan ide-ide yang terkandung dalam kebudayaan si pelaku, sedangkan konsep praksis menekankan adanya hubungan timbal-balik antara si pelaku dan struktur obyektif atau kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan6 yang diwariskan dari generasi kegenerasi dalam bentuk simbolik.[16] 
Implikasi utama dari konsep praksis bagi konsep kebudayaan adalah bahwa simbol-simbol yang terkandung dalam suatu kebuda­yaan senantiasa bersifat cair, dinamis, dan sementara, karena keber­adaannya tergantung pada praksis para pelakunya yang berada pada konteks sosial tertentu, yang mempunyai `kepentingan' tertentu. Kebudayaan dalam arti ini bukan semata-mata merupakan sekumpulan pengetahuan yang diwariskan atau dilestarikan, melainkan merupa­kan sesuatu yang `dibentuk', suatu konstruksi sosial yang berkaitan erat dengan kepentingan maupun kekuasaan si pelaku.[17]
Konsep praksis ini sangat relevan jika dipakai sebagai acuan dalam menganilisis masalah civil society. Civil society pada dasarnya adalah wilayah kehidupan sosial yang terletak di antara negara dan komunitas lokal tempat terhimpunnya kekuatan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan, keanekaragaman, serta kemandirian masyarakat terhadap kekuasaan negara dan pemerintah. Dilihat dari teori praksis, hubungan saling membentuk dan mempengaruhi antara civil society dan negara merupakan hubungan dialektis antara subyek dan struktur obyektif (negara). Praksis para pelaku tidak sepenuhnya bebas dari struktur obyektif, tetapi praksis juga dapat mengubah struktur obyektif. Demikian juga, seperti dikemukakan Gramsci, Kiane, dan Hikam, civil society yang terdiri atas subyek-subyek dengan kesadaran serta kepentingan yang berbeda-beda di satu pihak dibentuk oleh negara, namun sebaliknya negara juga dipertahankan atau diubah oleh civil society.[18]


[1] Sotirios Sarantakos, Social Research, (Melbourne: Macmillan Education Australisa, 1993), hal. 31. Lihat juga, Imam Subchi, op. cit., hal. 392.
[2]Ibid., hal. 392
[3] Ibid., hal. 394
[4] Ibid., hal. 395
[5] Ibid., hal. 395
[6] Ibid., hal.396
[7] Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi II, (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 48
[8] RalpLinton, The Study of Man: An Introduction, (New York: D. Appleton-Century Comp, 1936), hal. 397.  Imam Subchi, op. cit., hal. 402
[9] Ibid., hal. 397-398
[10] Ibid., hal. 398
[11] Ibid., hal. 398
[12] Sarantakos, op. cit., hal. 36
[13] Ibid., hal. 400-401
[14] Ibid., hal. 401
[15] Ibid., hal. 402
[16] Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, (England: Cambridge University Press, 1977), hal. 83
[17] Ibid., hal. 402
[18] Ibid.,  hal. 403
Reactions:

Post a Comment

 
Top